Indonesia Di Tengah Perubahan Iklim

Oleh Krisantus Tobias Ghena Ona

              Isu perubahan iklim sepertinya tidak akan pernah habis diperbincangkan. Sebagian orang memandang masalah ini sebagai masalah krusial yang benar-benar penting untuk dibicarakan karena menyangkut kehidupan manusia di atas bumi ini. Namun ada juga yang hanya memandangnya sekedar sebagai sebuah bentuk imperialisme baru negara-negara maju atas negara-negara berkembang yang jika semakin diperhatikan semakin menjerat. Walaupun demikian, yang jelas masalah ini merupakan satu dari enam masalah lingkungan hidup yang sedang melanda bumi kita ini dan sangat penting untuk segera diatasi. Hal inilah yang menyebabkan akhir-akhir ini banyak pemangku kepentingan lokal maupun nasional merasa terdorong oleh kemungkinan menghindari deboisasi dengan dukungan pembayaran internasional, dan menyebabkan negara-negara mulai mempertimbangkan risiko dan opsi mengenai bagaimana suatu negara yang rawan beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Maka saat itulah Indonesia menjadi pusat perhatian dunia.

         Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki hampir 17.000 pulau, Indonesia terbentang atas dua kawasan biogeografis – Indomelayu dan Australia – dan mendukung berbagai jenis kehidupan flora dan fauna dalam hutan basah yang asli dan kawasan pesisir serta laut yang kaya. Ada sekitar 3.305 spesies hewan amfibi, burung, mamalia dan reptil dan sedikitnya 29.375 spesies tanaman berpembuluh tersebar di pulau-pulau ini, yang diperkirakan mencapai 40 persen dari biodiversitas di kawasan APEC. Namun, karena penebangan hutan, kebakaran, serta pem-bukaan lahan yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, maka biodiversitas di Indonesia terancam akan hilang. Maka jelaslah bahwa Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar dari negara-negara dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mungkin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan perubahan iklim ini. Apalagi Indonesia diklaim menjadi negara ketiga terbesar penyumbang gas rumah kaca di atmosfer bumi, dan hal ini sejalan dengan kebijakan peningkatan penggunaan bahan bakar batu bara pada tahun 2002 yang mencapai 40%. Perhatian negara-negara dunia juga tidak terlepas dari janji pemerintah Indonesia yang akan berusaha meningkatkan penurunan emisi karbon sebesar 26%. Maka, harian kompas 19 November 2009 menuliskan bahwa pemerintah Inggris akan mendorong terkumpulnya dana dari negara-negara maju pada pertemuan tingkat tinggi ke-15 perubahan iklim yang dilaksanakan di Kopenhagen. Aliran dana ini sekiranya akan digunakan untuk membantu negara-negara ber-kembang yang sedang mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka menyediakan dana sekitar 10 juta poundsterling atau sekitar 140 miliar rupiah bagi Indonesia, asalkan Indonesia menepati janjinya untuk me-ningkatkan penurunan emisi karbon dari 26% menjadi 41%.


          Selain Inggris, Troika Uni Eropa juga mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah ini, keterlibatan Indonesia merupakan hal yang sangat penting demi menghasilkan keputusan yang dapat menggantikan Protokol Kyoto yang akan berakhir pada 2012 nanti. Maka, ketika pertemuan di Kopenhagen ini menghasilkan Copenhagen Accord, diharapkan perubahan iklim bisa segera ditanggulangi.

        Dalam masalah ini Indonesia bisa dikatakan punya posisi tawar yang berarti di mata dunia. Namun, kita patut juga mengkritisi berbagai kemungkinan dan kepentingan yang ikut serta dalam berbagai kebijakan dan apresiasi atas Indonesia. Kita tahu bahwa investasi Troika Uni Eropa di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar, yakni 20 miliar euro, dan terus meningkat sebesar enam persen setiap tahunnya. Begitu pun dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan yang lainnya, punya jumlah investasi yang tidak sedikit di Indonesia. Jadi, dari poin ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja ada kepentingan yang satu di atas kepentingan yang lain. Analisis atas hal ini perlu dibuat. Kemudian, terlepas dari hal itu, terkait dengan krisis demokrasi liberal yang terjadi di berbagai negara, Indonesia sebagai sebuah negara berkembang bisa saja hanya dijadikan sekedar sebuah batu loncatan demi memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara lain akibat kemajuan industri yang memberi dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa semua manusia hidup dia atas bumi yang sama.

           Kerusakan lingkungan alam yang terjadi pada salah satu wilayah di atas bumi ini tentu akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain, yang bisa saja ikut menjadi rusak atau terkena dampak dari kerusakan tersebut. Pada tahap ini, secara politis kerusakan lingkungan yang ada pada satu negara diangkat dalam tema kerusakan global sehingga negara-negara lain pun akhirnya merasa bahwa hal tersebut juga menjadi tanggungjawab bersama. Pada tahap ini Indonesia seolah-olah harus memikul tanggung jawab memperbaiki berbagai kerusakan yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, yang menyebut dirinya penyelamat dunia itu. Jangan sampai klaim atas Indonesia sebagai negara penyumbang gas rumah kaca hanya sekedar menjadi wacana politik untuk menjebak Indonesia. Indonesia hanya dijadikan tempat daur ulang kerusakan akibat berbagai kebijakan seperti Emision Trading System.

          Jadi, marilah kita mengkritisi berbagai kebijakan politik yang diberikan atas Indonesia oleh negara-negara lain dengan mengatasnamakan perubahan iklim ini. Jangan sampai kita seolah-olah hanya dijadikan sekedar tempat daur ulang berbagai kerusakan yang terjadi di bumi ini. Tak lupa pula, kita berharap agar pemerintah kita mampu mengambil kebijakan yang tidak berat sebelah dan tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.


REFERENSI

“Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup,” dalam http://www.forplid.net/index.php option=com_content&task=view&id=79&Itemid=1 diunduh pada 29 November 2009.

“Isu Lingkungan Hidup di Indonesia,” dalam http://www.worldbank.org/id/environment, diunduh pada 29 November 2009.
“Kopenhagen Ajang Menghimpun Dana Lingkungan,” dalam Kompas, Kamis 19 November 2009.
Setiawan, Bonnie. 2004, “Krisis Demokrasi Liberal atau Pseudo Demokrasi?” Mandatary, Edisi 1/Tahun 1/2004, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment